Aceh
A TV reporter was shot dead on 29 December, during a shootout between the
military and the GAM rebels who kidnapped him six months ago. (Laksamana) In
December, after six months of rigorous restrictions on the operation of foreign
reporters and aid groups in Aceh the government granted access to five groups: the
International Committee of the Red Cross (ICRC) and four UN agencies. (Laksamana)
Government authorities came under heavy criticism from Human Rights Watch, which
alleged in a report on 18
December that Indonesian security forces engaged in widespread military abuses of
the civilian population in Aceh, including extrajudicial executions, forced
disappearances, beatings, and arbitrary arrests. (see HRW press release)
The government disputed HRW's allegations. (Radio
Australia) The
AP reported that the approximately 1,200 suspected rebels detained in Aceh
received multi-year prison terms after one-hour trials, many have no lawyers, and
that there are allegations of confessions extracted through torture.
The human rights organization TAPOL has launched a legal challenge against the
United Kingdom, which it claims is selling arms illegally to the Indonesian
security forces. (Reuters) The
editor of an Aceh tabloid claimed that the military shut down the publication after
he refused to sign a letter of apology for stories they found offensive. (Jakarta Post)
The shutdown prompted protests from the International Federation of Journalists.
(IFJ press
release and letter)
Java
The World Bank has approved a Rp844 Billion (US$105.6 million) loan to improve
health services and education in Indonesia, despite expressing concerns regarding
corruption. (Tempo) Megawati announced on 8 December that the government would soon be
subsidizing generic anti-retroviral drugs for HIV/AIDS patients, reducing the usual
cost of Rp 400,000 (US$47) by half. (Laksamana)
Kalimantan
Indonesia and Malaysia are building two new security outposts on their shared
border on Borneo island, where there is substantial trafficking in
illegally-obtained timber. This will bring the total number of outposts to five.
(AFP)
Soldiers and police in West Kalimantan engaged in a gunfight on 9 December after
a dispute over a traffic accident; one soldier was killed. A policeman and a
solider were also injured during a shooting that took place on 4 December, in a
continuation of a clash that began with an argument at a local market in Palopo.
Frequent clashes, Laksamana
states, have been attributed to the underfunded security forces' struggle to
control illegal industries such as prostitution, drug trafficking, extortion, and
illegal logging.
Papua
On 1 December, separatists in Papua celebrated the anniversary of the end of
Dutch rule in Papua in 1962; Papua was then briefly under UN control before joining
the Indonesian state in 1963. Authorities arrested 40 people at a ceremony where
the flag of independence was raised. (BBC) The Indonesian
government banned any commemoration of the anniversary, bringing in a thousand
extra troops and police. On the same day, the government announced the appointment
of former police chief in East Timor, Timbul Silaen, as the new chief in Papua. (BBC) Silaen was
tried and acquitted by an Indonesian tribunal of human rights abuses in East
Timor.
A paper
released by Yale Law School's Lowenstein Human Rights Clinic on 10 December alleged
that the Indonesian government was guilty of crimes against humanity in Papua. The
paper cited evidence of widespread acts of violence, extrajudicial killings,
torture, and rape, concluding that the Indonesian government's acts may qualify as
genocide under international law.
Sulawesi
According to a report released by the government-sponsored Working Group on the
Resolution of the Poso Conflict, 35 people were killed in 69 cases of
Muslim-Christian violence in 2003. (AFP) Violence continued this year in spite of a peace treaty signed in December
2001. Up to 1,000 people were reported killed in Poso in 2000.
Indonesia version
Aceh
Reporter dari stasiun TV swasta RCTI tertembak mati (walaupun ada pembatasan
sejak Juni tahun lalu terhadap liputan wartawan lokal atas GAM dan pembatasan akses
media asing ke propinsi tersebut) (Laksamana)
Lima organisasi bantuan kemanusiaan asing telah mendapatkan izin untuk memasuki
Aceh sejak Desember lalu: Palang Merah Internasional (ICRC) dan empat organisasi
PBB (lihat Laksamana).
Pemerintah Indonesia memberikan izin tersebut setelah kritik keras dari organisasi
Human Rights Watch, yang dalam laporan terbitan 18 Desember menyebut aparat
keamanan Indonesia melakukan pelanggaran militer terhadap penduduk sipil di Aceh,
termasuk hukuman mati tanpa proses peradilan, penculikan dengan kekerasan,
pemukulan, dan penahanan sewenang-wenang (lihat HRW press
release). Pemerintah menolak tuduhan HRW tersebut dan menegaskan bahwa
pengungsi Aceh yang diwawancarai oleh HRW di Malaysia sebenarnya sudah meninggalkan
Aceh sebelum operasi militer dilaksanakan dan juga banyak pemberontak Aceh yang
menyamar sebagai warga sipil (Radio
Australia). Kantor berita
AP melaporkan bahwa sekitar 1.200 tersangka pemberontak yang telah tertangkap
di Aceh dijatuhi hukuman kurungan beberapa tahun melalui sidang pengadilan kilat
satu jam yang kebanyakan berjalan tanpa pengacara. Selain itu ada tuduhan
bahwa pengakuan para tersangka diperoleh melalui penyiksaan.
Organisasi Hak-hak Azasi Manusia TAPOL melakukan gugatan hokum terhadap Kerajaan
Inggris dengan tuduhan telah menjual senjata secara illegal kepada angkatan
bersenjata Indonesia (Reuters).
Sebuah tabloid Aceh telah dipaksa untuk berhenti beredar sehingga menimbulkan
protes dari organisasi Federasi Wartawan Internasional (Jakarta
Post).
Artikel pilihan mengenai Aceh:
Jawa
Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar Rp 844 Billion (US$105.6 million) untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia, meskipun ada
keprihatinan akan meluasnya korupsi (
Tempo). Presiden Megawati mengumumkan pada 8 Desember lalu bahwa
pemerintah akan segera mensubsidi obat generik untuk penderita dengan menurunkan
separoh dari harga obat tersebut yang mencapai Rp 400.000 (US$47) (Laksamana).
Artikel pilihan untuk Jawa:
Kalimantan
Indonesia dan Malaysia sedang membangun dua pos penjagaan di perbatasan kedua
negara di Kalimantan dimana terjadi perdagangan kayu tebangan secara liar.
Kedua pos baru ini akan menambah pos perbatasan menjadi lima buah. (AFP).
Tentara dan polisi terlibat adu tembak dengan korban seorang tentara teweas di
Kalimantan Barat pada 9 Desember lalu gara-gara perselisihan lalu
lintas. Sebelumnya, seorang polisi dan seorang tentara juga terluka
dalam baku tembak yang terjadi pada 4 Desember akibat perselisihan antara polisi
dan tentara di pasar Palopo. Pada tahun 1999, menyusul mundurnya Suharto pada
1998, TNI dan polisi dipisah dan diberi tugas yang berbeda. Polisi mendapat
tugas membasmi kejahatan, sedangkan TNI mempertahankan wilayah Negara dari serangan
asing. Perseteruan yang sering terjadi, menurut sumber berita Laksamana,
adalah akibat tentara yang kekurangan anggaran itu melindungi usaha-usaha ilegal
seperti pelacuran, perdagangan narkoba, pemerasan, dan penebangan kayu liar. (Laksamana)
Artikel pilihan mengenai Kalimantan:
Papua
Pemberontak di Papua merayakan ulang tahun kemerdekaan Papua dari penjajahan
Belanda pada 1 Desember 1962. Pihak berwenang menahan 40 orang yang terlibat
dalam penaikan bendera Bintang Kejora - yang menurut pihak pemberontak dianggap
symbol kemerdekaan itu (BBC).
Pemerintah Indonesia melarang segala bentuk perayaan untuk memperingati ulang tahun
semacam itu dan mengerahkan tambahan tentara dan polisi ke kawasan itu. Pada
hari yang sama, pemerintah mengumumkan pengangkatan mantan Kapolda Timor Timur,
Timbul Silaen, sebagai Kapolda Papua yang baru (BBC). Silaen
sempat dimajukan ke pengadilan HAM atas kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia di
Timtim, namun divonis bebas.
Klinik HAM Lowenstein Fakultas Hukum Universitas Yale, AS, telah menerbitkan makalah
pada 10 Desember lalu yang isinya menuduh pemerintah Indonesia bersalah dan
melakukan kejahatan atas kemanusiaan di Papua. Dasar tuduhan itu antara lain
meluasnya aksi kekerasan, hukuman mati tanpa proses peradilan, penyiksaan,
penculikan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, bersamaan dengan pengurasan dan
perusakan sumber alam secara sistematis, pemindahan penduduk secara paksa, dan
kerja paksa.
Artikel pilihan mengenai Papua:
Sulawesi
Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan Kelompok Kerja untuk Resolusi Konflik
Poso, ada 35 orang yang terbunuh dalam 69 kasus kekerasan antara warga muslim dan
Kristen selama tahun 2003 (lihat
AFP). Kekerasan berlanjut tahun tersebut walaupun sudah ada perjanjian
damai yang ditandatangani pihak-pihak yang berseteru pada Desember 2001, setelah
sebelumnya pada tahun 2000, sekitar 1.000 orang tewas akibat konflik tersebut .
Artikel pilihan mengenai Sulawesi:
