Aceh
The conflict in Aceh continued into its fifth month since the start of the military operation to eradicate the Free Aceh Movement (GAM) on 19 May 2003, and was marked by increased international attention to the issue of humanitarian access to civilians. The Indonesian government has refused to grant foreign aid workers (including the International Committee of the Red Cross) permits to enter the province, claiming that the risk of kidnapping by GAM rebels is too high (see New York Times and Australian Broadcasting Corporation). Human Rights Watch expressed doubt that the Indonesian government had the capacity to cover the range of assistance needed by the civilian population in Aceh. A Ministry of Foreign Affairs spokesperson argued that HRW underestimates the capability of the Indonesia government to handle the situation (see Reuters). The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) announced that it would be sending a team to Aceh to investigate allegations of human rights abuses by the military (see Laksamana).
Whether martial law will be continued past the anticipated end date of November 19 is yet unclear. An official at the Coordinating Ministry for Political and Security Affairs (see Laksamana) said the Megawati government is considering three possible options for the current status of martial law in Aceh: (1) extending the current status, (2) downgrading it to civil emergency status, or (3) imposing it only in conflict-plagued areas.
Information on Aceh and the situation of civilians in the province is scarce, due to lack of access and restrictions on journalists. An estimated 1,200 people have been killed since the beginning of the operation (see Laksamana). There are conflicting claims regarding how many casualties were civilians. OCHA reported that as of 26 September, there were 10,425 internally displaced persons in the eleven regencies of Aceh.
Information on Aceh:
Papua
Jakarta has put on hold the plan to divide Papua into three provinces (see Laksamana). Last month, the creation of the Central Irian Jaya province was postponed after an outbreak of violence. According to Reuters, the government had argued that dividing Papua would promote better distribution of wealth, while community leaders claimed that the split was an effort to quell the movement for independence. The Golkar party has opposed the policy because it claims that it violates a 2001 law granting special autonomy to the province (see Radio New Zealand). One of the central issues in Papua is funding for the military, which has 10,000 troops in the province. According to Reuters, the military presence in Papua "helps the generals meet shortfalls from the state budget, which only covers a third of their operational needs, through protection for foreign investment projects and the military's own businesses."
For more information on Papua:
Maluku
Maluku's recent calm is accompanied by Home Affairs Minister Hari Sabarno's announcement that the emergency status of the province has been downgraded and that troops will be withdrawn gradually (see The Age). Emergency status was originally imposed on Maluku and North Maluku on in June 2000, in response to violence sparked by a trivial street dispute between a Muslim and a Christian in the city of Ambon during the previous year. The government lifted emergency status from North Maluku in May 2003.
For more information on Maluku:
Jakarta
Police investigation of the JW Marriott bombing has sparked protests from some Muslim activists and human rights organizations, reported Radio Australia. Indonesia's police have detained at least 13 suspects in this case and are hunting more suspects based on information gathered from the detainees (see The Age). Radio Australia reported that the police faced criticism after several cases where Muslim activists were arrested without proper warrants.
A human rights tribunal in Indonesia has started conducting hearings in the cases of soldiers accused of involvement in the killing of Muslim protestors in September 1984, known as the Tanjung Priok case (see BBC). Fourteen people are charged in connection with the killings, including the current head of Indonesia's special forces, Major General Sriyanto Muntrasan.
For more information on Jakarta:
Nusa Tenggara
The death on 26 September of a first-year student of Sumbawa University, Mustakim, at the local police headquarters sparked a riot in Sumbaway Besar, Nusa Tenggara Barat province. Hundreds of protestors gathered outside the police station, which soon turned violent. The chief of police ordered the arrest of the three officers responsible for Mustakim's detention.
The approaching anniversary of the Bali bombings is accompanied by the news that the alleged bomb engineer, Azahari, may be planning more attacks. According to Asia Times, the Bali tourist industry comprises 80% of the jobs in the region, and has seen a 40% decrease in the first eight months of this year as compared to 2002.
For more information on Nusa Tenggara:
Indonesia section
Aceh
Konflik di Aceh berlanjut dan memasuki bulan ke-5 operasi militer untuk membasmi Gerakan Aceh Merdeka yang dimulai pada 19 Mei 2003. Operasi militer ini juga ditandai dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap isu akses bantuan kemanusiaan untuk warga sipil. Pemerintah Indonesia menolak untuk mengizinkan pekerja social asing (termasuk Palang Merah Internasional) untuk memasuki propinsi itu, dengan alasan risiko terjadinya penculikan oleh pemberontak GAM masih tinggi. Organisasi Human Rights Watch mengungkapkan keraguan atas kemampuan pemerintah Indonesia dalam menyediakan berbagai bantuan yang dibutuhkan warga sipil di Aceh. Jurubicara Departemen Luar Negeri berkilah bahwa HRW telah meremehkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kemanusiaan tersebut. Sementara itu, Komnas HAM sudah mengumumkan akan mengirimkan sebuah tim ke Aceh untuk menyelidiki tuduhan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak militer.
Masih belum jelas apakah keadaan darurat di Aceh akan diteruskan meskipun batas waktu berakhirnya menurut Keppres adalah 19 Nopember 2003. Seorang pejabat di kantor Menko Polkam menyebutkan bahwa Pemerintahan Megawati sedang mempertimbangkan tiga pilihan: (1) memperpanjang keadaan darurat; (2) menurunkannya menjadi darurat sipil; atau (3) menerapkan keadaan darurat di wilayah-wilayah tertentu yang masih mengandung konflik.
Informasi tentang Aceh dan situasi warga sipil di propinsi itu masih sangat terbatas karena kurangnya akses ke wilayah itu dan pembatasan-pembatasan terhadap wartawan yang ingin meliputnya. Menurut sebuah perkiraan, sekitar 1.200 orang tewas terbunuh sejak dimulainya operasi. Juga masih ada pernyataan yang simpang-siur tentang jumlah korban warga sipil. Kantor Bantuan Kemanusiaan PBB menyebutkan sampai tanggal 26 September 2003, ada 10.245 pengungsi atau IDP (internally displaced persons) di 11 kabupaten yang ada di Aceh.
Informasi tambahan mengenai Aceh:
Papua
Jakarta telah menunda rencana untuk membagi Papua menjadi tiga provinsi. Bulan lalu, acara peresmian provinsi Irian Jaya Tengah terpaksa ditunda karena terjadi tindak kekerasan. Menurut Reuters, pemerintah berkilah bahwa pemecahan provinsi Papua adalah demi peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan banyak tokoh masyarakat yang menuduh kalau kebijakan itu untuk melemahkan gerakan kemerdekaan. Partai Golkar telah menentang kebijakan tersebut karena kebijakan itu melanggar UU tahun 2001 yang memberikan status otonomi khusus buat Papua. Salah satu isu sentral di Papua adalah anggaran untuk militer yang kini memiliki sekitar 10.000 tentara di propinsi itu. Menurut Reuters, kehadiran militer "membantu para jenderal menutup kekurangan dari anggaran Negara yang hanya membiayai sepertiga dari kebutuhan operasional pihak militer dengan mengutip ongkos keamanan dari proyek-proyek penanaman modal asing dan usaha pihak militer sendiri.
Informasi tambahan mengenai Papua:
Maluku
Ketenangan Maluku akhirnya menjadi komplit dengan pengumuman Mendagri Hari Sabarno yang mencabut keadaan darurat sipil dan menyatakan tentara yang ada di provinsi itu akan ditarik secara bertahap. Status darurat mula-mula diterapkan di Maluku dan Maluku Utara pada Juni 2000 untuk mengantisipasi kekerasan yang tadinya dipicu oleh pertengkaran jalanan antara seorang Muslim dan seorang Kristen di kota Ambon pada awal tahun 2000. Sebelumnya, Pemerintah sudah mencabut keadaan darurat di Maluku Utara pada Mei 2003.
Informasi tambahan mengenai Maluku:
Jakarta
Penyelidikan Polisi terhadap kasus pemboman hotel JW Marriott telah menimbulkan protes dari sebagian kalangan Muslim dan aktifis hak-hak asasi manusia, seperti dilaporkan oleh Radio Australia. Polisi Indonesia sejauh ini telah menahan 13 tersangka dalam kasus ini dan masih memburu beberapa lagi berdasarkan informasi yang diperoleh dari tersangka yang sudah ditahan lebih dulu. Menurut Radio Australia, polisi mendapat kritikan tajam karena dalam beberapa kasus penangkapan, mereka menangkapi para tersangka tanpa surat penangkapan.
Pengadilan HAM di Indonesia sudah mulai melakukan sidang untuk mendengarkan para saksi dalam kasus tentara membunuh para pemrotes Muslim di Tanjung Priok pada September 1984. Ada 14 terdakwa yang dikenai tuduhan melakukan pembunuhan, salah satunya adalah komandan Kopassus Mayjen Sriyanto Muntrasan.
Informasi tambahan mengenai Jakarta:
Nusa Tenggara
Kematian Mustakim, seorang mahasiswa tingkat satu Universitas Sumbawa, di kantor polisi pada 26 September lalu telah memicu kerusuhan sosial di kota Sumbawa Besar, provinsi Nusa Tenggara Barat. Ratusan pemrotes bergabung di depan kantor polisi yang kemudian berlanjut menjadi ajang kerusuhan. Kapolri telah memerintahkan penahanan tiga anggota polisi yang bertanggung-jawab terhadap penanahan Mustakim.
Mendekati peringatan satu tahun peristiwa Bom Bali, terbetik kabar kalau tersangka perancang bom bernama Azahari mungkin sedang merencanakan serangan bom baru. Menurut Asia Times, industri pariwisata Bali menyediakan 80% dari seluruh lapangan kerja di kawasan itu dan telah mengalami penurunan sekitar 40% dalam delapan bulan pertama dibandingkan dengan tahun 2002.
Informasi tambahan mengenai Nusa Tenggara:
Dua Tahun Teror 'Nine-One-One' (Lesmana, Tjipta)
Pendidikan Multikultural (Azra, Azyumardi)
