Aceh
Martial law in the province of Aceh is set to end on November 19, 2003. The question remains whether it will be renewed, though Laksamana reported on 29 October that government officials indicate it will likely be extended. In early October, the martial law administrator of Aceh stated that the government ought to extend the current status until the end of the elections in April 2004. (see AFP). Although the head of the House of Representatives Observation Team for Humanitarian Operations in Aceh claims that "most Acehnese want more martial law," (see Laksamana), the human rights group Kontras reported on 2 October that the imposition of martial law has resulted in malnutrition, sexual slavery among female refugees, and increased civilian casualties. In a recent Laksamana article, Aceh Governor Abdullah Puteh recently cited data showing that 40% of the province's 4.2 million people are living below the poverty line and that both unemployment and poverty have reached alarming rates due to the military offensive against GAM.
The AFP reported on 21 October that police broke up a training session held by Indonesia' official human rights commission, claiming that they had not gone through the necessary approval procedures. In the same week, five negotiators for the Free Aceh Movement (GAM) and local activist Cut Nur Asikin were convicted of treason. (see VOA) The five men were arrested in May 2003, as they prepared to leave for last-minute peace talks in Tokyo and charged with leaving the province without permission; Cut Nur Asikin was charged on the basis of calling for a vote for independence. (see Reuters).
Java
The BBC reported on 23 October that Major General Sriyanto Muntarsan, the head of Indonesia's special forces "is accused of being responsible for the shooting of a crowd of demonstrators at North Jakarta's Tanjung Priok port in September 1984, when he was an army captain." According to the same article, the tribunal hearing the case is under criticism from human rights groups for the relatively light sentences meted out when they completed the trials in connection with the violence during East Timor's vote for independence. On 27 October, the South Jakarta District Court convicted the editor of the Indonesian newspaper Rakyat Merdeka of libel, and gave him a suspended jail sentence of six months. (see Laksamana) The libel conviction was based on headlines that "criticized the president for attempting to increase prices of fuel, electricity and basic commodities at a time when most Indonesians were struggling to make ends meet." The law used to convict the Rakyat Merdeka editor was also once used against President Megawati's father, Sukarno, during Indonesia's struggle for independence from the Dutch.
The beginning of the Muslim fasting month of Ramadan brings a reprieve for squatters in Jakarta; Laksamana reported that Jakarta governor Sutiyoso ordered his subordinates not to destroy any settlements of squatters during Ramadan and the post-fasting holiday period of Lebaran and Idul Fitri. His plan to evict squatters from Jakarta's slums has many critics, including President Megawati and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM).
Sulawesi
Sporadic violence in Poso in October raised concerns that Christian-Muslim tensions may be on the rise. The AFP reported on 10 October that a mob killed two people, wounded three others and torched some 25 homes in Beteleme, a predominantly Christian town 100 kilometers southeast of Poso. Two days later, the Australian Broadcasting Corporation reported that gunmen attacked and killed eight people in the Poso district; 2,000 Indonesian police and troops were deployed to the area as a result.
A small bomb exploded in South Sulawesi on 22 October, and police discovered a reported 600 kg of explosives in Central Sulawesi. (see Laksamana)
Papua
An October 9 landslide that killed eight Freeport McMoran miners is bringing renewed criticism to the company. Laksamana reported that the company, "long accused of environmental crimes and complicity in human rights abuses," has made no official comment on the accident besides four financial reports to reassure investors that mining operations are continuing.
The partitioning of Papua province is still on hold. Laksamana reported on 14 October that although the governor claimed the province "would never secede because its people benefit by being a part of Indonesia," Papuans complain of being "marginalized in their own land due to the policies of the central government and military to profit from the province's abundant natural resources" though they also oppose the government's partitioning effort. Forest Watch Indonesia reported that Indonesia has the worst rate of deforestation in the world, with 3.8 million hectares of forests cut down every year. (see Laksamana)
Bali
Calm was restored after clashes in northern Bali between the Golkar party and supporters of Megawati's ruling party killed two people, with 26 people arrested. (see Radio Australia) October 12 marked the one-year anniversary of the 2002 Bali bombing that took 200 lives. The Age reported that a 22-meter statue of the Hindu god Wisnu stands at the site of the bombing with names of the victims carved in the wood. U.S. President George W. Bush briefly visited Bali, and agreed to hand over Hambali, an Indonesian citizen suspected of involvement in terrorism including the Bali bombing, once the U.S. is finished questioning him.
Indonesian version
Aceh
Keppres darurat militer untuk Nanggroe Aceh Darussalam akan habis masa berlakunya pada 19 Nopember 2003. Masa depan keputusan ini masih dalam tanda tanya, apakah akan diperpanjang, walaupun Laksamana mengabarkan pada 29 Oktober lalu bahwa para pejabat pemerintah menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang. Pada awal Oktober, Penguasa Darurat Militer Daerah di Aceh menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah memperpanjang status yang sekarang sampai berakhirnya Pemilu pada April 2004 nanti (see AFP). Meskipun kepala Tim Observasi Operasi Kemanusiaan DPR mengklaim bahwa "sebagian besar warga Aceh ingin perpanjangan darurat militer" (see Laksamana), LSM hak asasi manusia Kontras melaporkan pada 2 Oktober tentang hukum darurat militer mengakibatkan kekurangan gizi, perbudakan seks di antara pengungsi wanita, dan meningkatnya korban sipil. Dalam artikel terbaru Laksamana, gubernur Aceh Abdullah Puteh melaporkan kalau 40% dari 4,2 juta penduduka Aceh hidup di bawah garis kemiskinan, dan angka pengangguran dan kemiskinan telah mencapai tingkat yang memprihatinkan terutama karena aksi militer untuk membasmi GAM.
Kantor berita AFP melaporkan pada 21 Oktober bahwa polisi membubarkan program pelatihan yang diadakan Komnas HAM dengan alasan pihak panitia tidak menjalankan prosedur yang seharusnya dalam meminta izin. Dalam pekan yang sama, lima perunding GAM (see VOA) dan aktifis gerakan HAM Cut Nur Asikin dihukum dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Lima orang perunding itu ditahan pada Mei 2003, sesaat sebelum mereka meninggalkan Aceh menuju Tokyo untuk perundingan perdamaian. Mereka dituduh meninggalkan Aceh tanpa izin; sedangkan Cut Nur Asikin dihukum karena menyerukan referendum untuk kemerdekaan Aceh (see Reuters).
Tambahan informasi untuk Aceh:
Pulau Jawa
Kantor berita BBC mengabarkan pada 23 oktober kalau Mayjen Sriyanto Muntarsan, komandan Kopassus, dimajukan ke meja hijau dengan tuduhan "bertanggungjawab atas penembakan terhadap kerumunan pengunjuk rasa di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada September 1984, ketika dia berpangkat kapten". Menurut artikel yang sama, sidang pengadilan HAM tersebut mendapat kritikan dari berbagai kelompok HAM karena sanksi hukuman yang dijatuhkannya pada kasus-kasus kekerasan di Timor Timur menjelang referendum dianggap terlalu ringan. Pada 27 Oktober, pengadilan negeri Jakarta Selatan menghukum enam bulan masa percobaan terhadap redaktur pelaksana Rakyat Merdeka dengan tuduhan pencemaran nama baik (see Laksamana). Tuduhan pencemaran nama baik tadi berdasarkan judul besar yang "mengkritik presiden karena berusaha menaikkan harga BBM, listrik, dan bahan pokok di saat rakyat banyak sedang susah." Hukum yang dipakai untuk menyeret redaksi Rakyat Merdeka juga pernah dipakai untuk menghukum ayah Presiden Megawati, Sukarno, di saat perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda.
Awal bulan puasa Ramadan membawa angina segar bagi para pendatang liar di Jakarta; Laksamana melaporkan bahwa gubernur Jakarta Sutiyoso memerintahkan bawahannya untuk tidak membongkar rumah-rumah liar selama Ramadan dan hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Kebijakan gubernur DKI yang mengusir para penghuni liar itu mendapat banyak kritik, termasuk dari Presiden Megawati dan komisi nasional hak-hak asasi manusia (Komnas HAM).
Tambahan informasi untuk Pulau Jawa:
- Merenungi Peristiwa Tanjung Priok(Prijanto)
- Persidangan Kasus Priok (Arinanto, Satya)
- Menumpulkan Pers atau Memberdayakannya? (Batubara, Leo)
- Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Harus Berimbang (Lesmana, Tjipta)
- Etika Pemberitaan Pers vs Resistansi Publik Media (Ali, Novel)
- 42 Juta Penduduk Indonesia Miskin (Kedaulatan Rakyat)
- Mari Miskin Bersama (Dahana, Radhar Panca)
- KUHP dan Moral (Winata, Frans Hendra)
- Studi Tur Itu Menuai Maut (Kompas)
- Pelajaran dari Tragedi Situbondo (Nuryana, Mu'man)
- Indonesia, Negeri Penuh Anomali (Sumarno, Lanjar)
- Negara (untuk) "Wong Gedhe" (Susetyo, Benny)
Sulawesi
Kekerasan sporadic di Poso pada Oktober ini menimbulkan kehawatiran bahwa ketegangan antara warga Kristen dan muslim sedang meningkat. Kantor berita AFP melaporkan pada 10 Oktober telah terjadi penyerbuan yang menewaskan dua orang, melukai tiga orang, dan membakar 25 rumah di Beteleme, sebuah kawasan dominant Kristen yang jaraknya sekitar 100 kilometer sebelah tenggara Poso. Dua hari kemudian, Australian Broadcasting Corporation melaporkan sekelompok orang bersenjata menyerang dan membunuh delapan orang di Poso; maka pemerintah segera mengerahkan 2.000 polisi dan tentara Indonesia ke kawasan tersebut.
Sebuah bom berkekuatan kecil meledak di Sulawesi Selatan pada 22 Oktober lalu. Polisi juga menemukan 600 kilogram bahan peledak di Sulawesi Selatan (see Laksamana).
Tambahan informasi untuk Sulawesi:
Papua
Tanah longsor yang terjadi 9 Oktober dan menewaskan delapan karyawan Freeport kembali menjadi ajang kritik terhadap perusahaan tambang tersebut. Laksamana melaporkan bahwa perusahaan yang "telah melakukan kejahatan terhadap lingkungan dan melanggar HAM" tidak mengeluarkan pernyataan resmi soal insiden tersebut selain empat laporan keuangan yang menjamin para pemilik sahamnya bahwa usaha tambang tetap beroperasi seperti biasa.
Pembagian propinsi Papua sudah ditunda. Laksamana melaporkan pada 14 Oktober bahwa walaupun gubernur mengklaim propinsinya "tak akan pernah memisahkan diri karena rakyatnya mendapat keuntungan selama menjadi bagian dari Indonesia", sebagian rakyat Papua mengeluh kalau "dipinggirkan di tanahnya sendiri karena kebijakan pemerintah pusat dan militer untuk mengeruk keuntungan dari kekayaan alam propinsi tersebut", meskipun mereka juga menentang kebijakan memecah propinsi Papua. Forest Watch Indonesia melaporkan bahwa Indonesia mengalami tingkat penggundulan hutan yang paling parah di dunia, dengan 3,8 juta hektar hutan dibabat setiap tahunnya (see Laksamana)
Informasi tambahan mengenai Papua:
Bali
Ketenangan telah kembali setelah bentrokan terjadi di Bali bagian utara, antara pendukung partai Golkar dan PDI-P. Dua orang tewas dan 26 orang ditangkap akibat kejadian ini (Radio Australia) Tanggal 12 Oktober menandai ulang tahun pertama pemboman di Bali tahun lalu yang menewaskan 200 orang. Media The Age melaporkan bahwa patung Dewa Wisnu setinggi 22 meter berdiri di bekas lokasi pemboman dengan nama para korban diukir di dindingnya. Presiden AS George W. Bush mengadakan kunjungan singkat ke Bali, dan setuju untuk menyerahkan Hambali, warga Negara RI yang dicurigai terlibat dalam berbagai aksi terror termasuk pemboman Bali, segera setelah pihak AS selesai memeriksa dia.
Informasi tambahan mengenai Bali:
